Ketua Dewan Telah Keluarkan Persetujuan Ruislag Aset Pemkot dengan PT. BKKS

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi. (Foto: TitikNOL)
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi, mengaku telah memberikan surat persetujuan tukar guling Barang Milik Daerah (BMD) atau ruislag antara Pemkot Serang dan PT. Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS).

"Ya mengeluarkan lah, saya yang mengeluarkan. Sudah, tanggal berapa ya lupa saya," katanya saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang, Rabu (3/1/2021).

Ia menerangkan, rencana tukar guling aset sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak tahun 2013 sudah dilakukan apprasial namun mandeg. Tetapi untuk saat ini, prosedur dan ketentuan sesuai Perundang-undangan dapat dilalui.

"Di rapatkan di tim Pemkot, sebelum melakukan itu ada pengajuan dulu dari perusahaan. Setelah itu PU setelah ada apprasial. Apprasial ini yang kedua setelah dari 2013 lalu mandeg dimana gitu. Setelah itu dilakukan apprasial kembali. Ada 3 aspek termasuk yuridis, teknis dan ekonomis. Tahapannya sudah dilalui, artinya sebelum melakukan ada pengecekan dari BPPKP, ada yang kurang nggak? sudah ada rekomendasinya," terangnya.

Kemudian, Pemkot Serang mengirimkan surat kepada DRPD Kota Serang untuk meminta persetujuan peroses ruislag. Salah satu pertimbangan diberikannya surat persetujuan adalah ada nilai ekonomi pasca disahkannya ruislag. Sebab, tanah milik Pemkot akan dibangun Hotel dan pusat perbelanjaan oleh pengembang. Sehingga, diyakini akan membuka lapangan pekerja untuk masyarakat Kota Serang.

"Tahapannya sudah dilakukan, lalu Pemkot mengirimkan surat kepada kami untuk meminta persetujuan ruislagnya bukan lokasinya. Kami melihat dari aspeknya ekonomis seusai LO dari Kejaksaan, baru disetujui. Kalau saya tidak menyetujui salah, dalam rangka pembangunan dan membuka ribuan lapangan pekerjaan buat masyarakat," jelasnya.

Saat disinggung masih ada fraksi yang menolak, pihaknya menyebutkan hal itu biasa dalam sebuah demokrasi. Namun, politisi Gerindra itu yakin setiap fraksi akan setuju jika kebijakan itu untuk sebuah pembangunan daerah.

"Ya mewakili dari fraksinya, kalau ada yang nggak setuju itu biasa, beda pendapat. Tapi saya yakin untuk pembangunan mereka sepakat, kalau tidak setuju ada apa saya juga bingung," tukasnya. (Son/TN1)

Komentar