Soal Peyanderaan, DPR Minta Ada Pengawalan TNI

JAKARTA, TitikNOL - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyarankan agar ada penjagaan ketat dalam perdagangan melalui jalur laut yang berbatasan dengan Filipina. Pasalnya, pada tahun 2016 ini banyak awak kapal yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Sulu, Filipina Selatan.

"Harus bikin koridor yang dikawal oleh TNI AL, setiap barang yang dibawa sehingga terjamin keamanannya. Setelah itu dikawal lagi oleh AL Filipina, atau perarian lain sebelah baratnya itu Malaysia jadi sama dikawal juga," ujar TB Hasanudin di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Menurut TB Hasanudin, jalur perdagangan melaui perairan laut yang berbatasan dengan Filipina masih belum tertata. Lanjutnya, patroli bersama juga harus dilakukan oleh kedua belah pihak negara yakni Filipina dan Indonesia agar dapat terwujudnya kondisi yang aman.

"Jika lebih baik lagi pihak Indonesia melakukan lobi ke Gilipina agar ada patroli bersama," ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, terjadi penyaderaan tujuh anak buah kapal WNI oleh kelompok bersenjata di perairan Sulu, Filipina Selatan, yang terjadi pada Senin (20/6/2016). Tujuh WNI yang disandera merupakan anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152.

Dua peristiwa penyanderaan juga terjadi oada awal Mei 2016 oleh kelompok Abu Sayyaf. Sebanyak 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf.

Kemudian, empat ABK kapal Tunda Henry juga disandera kelompok Abu Sayyaf dan kemudian dibebaskan pada pertengahan Mei 2016. (Bar/red)