CILEGON, TitikNOL - Ketua Lembaga Swadaya Masyatakat (LSM) Gapura Banten Husen Saidan, mempertanyakan sumber anggaran pembelian kursi roda oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot ) Cilegon yang dibagikan kepada penyandang disabilitas.
Husen mengungkapkan, Pemkot Cilegon harus transparan terkait pembelian kursi roda serta sumber anggaran yang digunakan.
"Pembagian kursi roda itu bagus, patut diapresiasi. Tapi saya sebagai masyarakat juga bertanya - tanya, anggaran yang digunakan untuk membeli kursi roda itu dari APBD atau pribadi?, harus transparan. Kalau dari APBD kok bisa secepat itu langsung beli kursi roda, kan ada aturannya, nggak bisa main beli begitu aja," kata Husen kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).
Husen mengaku tidak mempersoalkan, jika pembelian kursi roda tersebut menggunakan uang pribadi.
"Kalau memang uang untuk membeli kursi roda itu dari kantong pribadi sah - sah saja, harus kita diapresiasi. Tapi kalau anggaran yang digunakan bersumber dari APBD jangan juga diklaim sebagai bantuan pribadi, bisa jadi masalah nanti," ujarnya.
Di sisi lain, aktivis sosial ini mengaku khawatir ada bentuk tekanan dari pimpinan kepada pejabat OPD dibalik pembelian kursi roda tersebut.
"Jadi saya khawatir ada bentuk tekanan dari pimpinan kepada pejabat OPD untuk membeli kursi roda. Itu nggak boleh, karena nyumbang harus ikhlas, nggak boleh ada kesan paksaan," tururnya.
Husen mendorong DPRD Kota Cilegon memanggil OPD - OPD yang membeli kursi roda untuk mengklarifikasi terkait sumber anggaran yang digunakan.
"DPRD harus berani manggil pihak - pihak terkait, jangan diem saja," tukasnya. (Ardi/TN1).