Ekonom Indef Nilai Pembelian Pakian Dinas DPRD Banten Rp1 M Tidak Realistis dan Tak Etis 

SERANG, TitikNOL - Rencana Pengadaan pakaian dinas pada Sekretariat DPRD Banten senilai Rp1 miliar lebih, mendapat sorotan dari publik.

Alasannya, anggaran Rp1 miliar untuk empat pakaian dinas itu dinilai tidak realistis dan tidak etis.

Ekonom Indef, Nailul Huda mengatakan, penganggaran pakaian dinas dengan nilai Rp1 miliar memang tidak melanggar peraturan.

Namun pengadaan itu tidak etis dengan kondisi masyarakat yang perekonomiannya masih kurang serta akan menghadapi inflasi tinggi.

"Nggak realistis untuk saat ini. Nggak realistis dan nggak etis," katanya saat dihubungi, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Akademisi Minta Rencana Pembelian Pakaian Dinas Rp1 M di DPRD Banten Ditinjau Ulang

Menurutnya, dengan anggaran Rp1 miliar seharusnya dapat berkontribusi kepada masyarakat kecil dengan bantuan dan bantalan sosial.

"Sisi etis ini masalah, karena dari sisi anggaran ada, aturan ada, tapi perspektif kebijakan publik itu pro rakyat atau nggak," ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi Banten memang sudah tumbuh, tetapi tantangan inflasi akan semakin besar dan akan berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat ke bawah.

Baca juga: Sekretariat DPRD Banten Anggarkan Beli Pakaian Dinas hingga Rp1 Miliar

Dengan inflasi tinggi, akan menyebabkan daya beli masyarakat turun. Maka di tengah kondisi yang belum stabil, sangat tidak etis para pejabat di provinsi Banten menganggarkan Rp1 miliar untuk pembelian pakaian dinas.

"Ekonomi Banten sudah pulih sebenarnya, namun kita menghadapi tantangan lagi dengan inflasi domestik yang tinggi. Minyak goreng masih mahal, minyak mentah di luar lebih mahal mengakibatkan BBM lebih mahal, ada potensi pertalite dicabut, ada potensi gas 3 Kg dicabut. Ini mengakibatkan inflasi semakin tinggi," jelasnya. (Son/TN3)