Ekonom Indef Sebut Penghapusan Honorer Diprediksi Berdampak pada Kemiskinan dan Pengangguran

Ilustrasi. (Dok: Pikiranrakyat)
Ilustrasi. (Dok: Pikiranrakyat)

SERANG, TitikNOL - Pembangunan ekonomi daerah diprediksi bakal terganggu akibat dampak kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Sebab, terdapat ribuan tenaga honorer yang kini menggantungkan hidupnya kerja di intansi pemerintah maupun lembaga vertikal.

Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan akan bertambah. Sehingga hal ini akan menjadi masalah baru di daerah.

Meskipun dari Surat MenpanRB tentang status kepegawaian, ada kebijakan bagi tenaga honorer yang sudah 5 tahun bakal diangkat menjadi PPPK. Tetapi kebijakan itu tidak mengakamodir seluruh pegawai non-PNS lainnya.

Ekonom Indef, Nailul Huda mengatakan, penghapusan tenaga honorer menjadi persoalan baru bagi pembangunan ekonomi.

"Ini yang menjadi persolan adakah jaminan honorer, kemudian menggantungkan hidupnya yang relatif sedikit gajinya dan terancam nggak ada pekerjaan lagi," katanya saat dihubungi, Senin (13/6/2022).

Jika pembangunan ekonomi terganggu, kemiskinan dan pengangguran diprediksi akan bertambah.

Ditambah, kondisi ekonomi Banten memang sudah tumbuh, tetapi tantangan inflasi akan semakin besar dan akan berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat ke bawah. Dengan inflasi tinggi, akan menyebabkan daya beli masyarakat turun.

"Masalah pembangunan ekonomi yang saya rasa kemiskinan bertambah. Kalau secara ekonomi nggak ada pengaruh tapi dari pembangunan ekonomi akan berdampak kemiskinan, pengangguran bertambah," ungkapnya.

Ia menilai, kebijakan pemutusan tenaga honorer dilingkungan pemerintah tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat.

"Itu peraturan secara ekonomi pembangunannya akan berpengaruh. Lebih pada keberpihakan dalam menerapkan kebijakan publik, apakah bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah secara luas atau hanya sebagaian masyarakat yang menikmati," terangnya. (TN3)

Komentar