TANGSEL, TitikNOL - Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) memandang sistem jemput bola yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang Selatan, merupakan salah satu program sukses yang dilakukan lembaga pemerintah nonkementrian yang mempunyai tugas di bidang Pertanahan tersebut.
Hal itu menyusul pembagian 40.172 sertipikat kepada warga yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Lapangan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, pada Jum'at (25/1/2019) lalu. Namun ironisnya, dalam pembagian sertipikat yang dilakukan Jokowi dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memungut besaran biaya.
Koordinator LAKSI, Azmi H menghimbau agar masyarakat untuk berhati-hati agar tidak tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan BPN, Kalurahan dan para calo tanah yang bergentayangan mencari mangsa dalam memanfaatkan kesempatan program nasional tersebut.
"Kami menghimbau kepada masyarakat di Tangsel untuk hati-hati agar tidak di tipu oleh oknum Kelurahan dan para calo tanah. Pungli ini terjadi pada perangkat desa seperti RT dan RW, bukan pada kantor BPN,"terang Azmi kepada TitikNOL, Jum'at (16/2/2019).
Pengamatan itu menurut LAKSI, karena semua biaya dalam program nasional PTSL sudah di subsidi pemerintah. Kata dia, oleh karena itu, ATR/BPN tidak menarik pungutan apapun selain biaya administrasi tersebut.
"Masyarakat harus berhati-hati dengan oknum yang memungut biaya PTSL. Sertifikasi melalui PTSL ini gratis dan tidak dipungut biaya. Namun ada sejumlah warga dikenakan biaya sendiri untuk menyiapkan administrasi di tingkat Kelurahan agar dapat diajukan kelengkapan berkasnya ke kantor BPN,"tandasnya.
Kendati demikian, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan BPN Tangsel dalam menyelesaikan sertifikasi tanah yang dinilai telah melampui target dan menjadi pilot project keberhasilan sertifikasi di Banten. Meski hal itu akhir-akhir ini tengah diciderai dengan adanya pungutan PTSL yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. (Don/TN1).