Soal Kepala OPD Sunat Duit Program, Alipp: Indikasi Korupsinya Jelas

SERANG, TitikNOL –Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp), menyoroti ihwal keborokan prilaku salah satu Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten, yang diduga menyunat duit program kegiatan.

Diketahui, permasalahan itu mencuat ke publik, setelah diungkapkan oleh politisi Golkar Fitron Nur Ikhsan beberapa waktu lalu. Fitron yang juga menjabat Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten geram dengan kelakuan pejabat eselon II, yang doyan memotong uang program demi masuk ke kantong pribadinya.

Menanggapi hal itu, Direktur Alipp Uday Suhada mengatakan, semua persoalan yang dapat merugikan keuangan negara dan prilaku korupsi dari pejabat publik, wajib dilaporkan kepada penegak hukum dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dengan tujuan, sebagai bentuk cinta terhadap daerah agar bebas dari tindakan korupsi.

“Ini kan persoalan keuangan negara, urusan perilaku korup pejabat publik. Mestinya disampaikan saja ke APH, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya saat dihubungi TitikNOL, Kamis (24/12/2020).

Menurutnya, jika data-data pemotongan uang program kegiatan dari dinas nyata dan dimiliki, hal itu secara terang benderang menunjukan kejelasan indikasi korupsi.

“Kalau data-datanya riil, ada pemotongan semacam itu, indikasi korupsinya jelas,” jelasnya.

Namun, Uday tidak ingin berkomentar lebih dalam sebelum pelaku atau nama OPD itu terungkap ke publik. Sehingga, pihaknya mendorong kepada Fitron untuk membuka data dan melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Atau kalau mau gini, Fitron sebaiknya membuka info pemotongan itu di OPD mana, Agar tidak membuat bingung publik,” ungkapnya. (SON/TN2)