JAKARTA, TitikNOL - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak perkara nomor 45/PHP.GUB-XB/2017 dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017, yang diajukan oleh pihak pemohon calon nomor urut 2 Rano Karno - Embay Mulya Syarief.
Ketua Hakim sidang gugatan perkara Pilkada Banten Arief Hidayat mengatakan, alasan penolakan itu karena pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 7 PMK 2016 mengenai perselisihan hasil tidak terpenuhi oleh pihak pemohon.
"Perolehan suara nomor urut dua Rano Karno - Embay Mulya Syarief sebanyak 2.321.323, sementara nomor urut satu Wahidin Halim-Andhika Azrumy 2.411.213 suara dengan perolehan suara 89.890 suara atau 1.89 persen," ungkap Arif.
"Berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 dengan jumlah penduduk 6.000.000-12.000.000 perolehan suara yang bisa diajukan dengan selisih sebesar satu persen," tambah Arif Hidayat dalam ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
"Atas berdasarkan itu, majelis Hakim memutuskan pihak pemohon tidak memiliki kedudukan perkara hukum.
"Tidak memenuhi pengajuan pemohon dan tidak memliki kedudukan perkara hukum," tegasnya. (Bara/Rif)
1.600 Kader Posyandu Kota Cilegon Mendeklarasikan Diri Mendukung Helldy-Alawi
Pahami Asta Cita Prabowo, Airin-Ade Dorong Kemandirian Desa
DPK Banten Bina Perpustakaan Sekolah untuk Standar Perpusnas_(19).jpeg)
Bubarkan Deklarasi Kader yang Mendukung Helldy - Alawi, Dua Anggota Panwas Kecamatan Cilegon Dilaporkan
Diskominfo Kota Cilegon Luncurkan Sinkronisasi Data dan Sosialisasi Peraturan Wali Kota
Haris Azhar Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum Mendes Yandri hingga Penegak Hukum di Pilkada Banten
Pemkot Cilegon Apresiasi Langkah Kejari Dirikan Rumah Restorative Justice di 43 KelurahanKubu Wahidin Halim Nilai Gugatan Kubu Rano Karno Hanya ImajinasiGandeng BNN, Ormas Perank Ajak Warga Serang Perangi Narkoba
