APBD Perubahan 2016 Diproyeksikan Rp 9,3 Triliun

Kepala Bappeda Provinsi Banten Hudaya Latuconsina saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: TitikNOL)
Kepala Bappeda Provinsi Banten Hudaya Latuconsina saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Perubahan 2016 sudah selesai dibahas, Rabu (21/9/2016). Draft tersebut tinggal diparipurnakan. Nilai APBD Perubahan diproyeksikan di angka Rp 9,3 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, pendapatan daerah berada di angka Rp 8,474 trilun. Sedangkan untuk belanja daerah pada posisi Rp 9,303 triliun, terbagi atas belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 5,9 triliun dan belanja langsung (BL) Rp 3,329 triliun.

“Dari sisi postur ada peningkatan dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp 120 miliar,” ujar Hudaya, beberapa waktu lalu.

Nilai tersebut sudah disesuaikan dengan adanya berbagai persoalan. Seperti pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 125,5 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) 15 miliar, dan kemungkinan adanya pengurangan bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 98,4 miliar.

"Pemotongan dana tersebut berimbas pada penyesuaian belanja langsung yang sebelumnya di angka Rp 3,6 trilun berubah menjadi Rp 3,329 triliun. Sudah fix angkanya," katanya.

Menurutnya, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan memang membuat pemprov melakukan efisiensi.

“Efisiensi yang kami lakukan terhadap semua SKPD mulai dari perjalanan dinas, lalu belanja sewa tempat, belanja makan minum (mamin), dan belanja narasumber. Itu disesuaikan dengan pengeluaran tadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hudaya menjelaskan, pihaknya dalam waktu tiga hari ke depan akan menyelesaikan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dari masing-masing SKDP.

“Jadi hari Minggu besok, sudah dibundel dan diparipurnakan. Tadi juga sudah disepakati oleh pansus, mereka minta Kamis ini banmusnya, tetapi saya minta waktu tiga hari, karena kalau satu hari agaknya tidak patut, takut ada yang salah,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni mengatakan, rapat kerja tersebut membahas finalisasi terkait KUA akibat dari adanya kebijakan pusat untuk melakukan efisiensi anggaran.

“Tidak terlalu rumit, karena masing-masing SKPD sudah melakukan rapat komisi-komisi dan mereka sudah melakukan efisiensi jadi mereka sudah menyesuaikan. Dan tidak ada perubahan yang signifikan. Cuma pergeseran-pergeseran saja," imbuhnya. (Kuk/Quy)

Komentar