Dindikbud Banten Dialokasikan Rp3,5 Triliun, DPRD Dorong Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Negeri, Tokoh Masyarakat Kecewa!

SERANG, TitikNOL - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten bakal mendapatkan porsi anggaran Rp3,4 triliun pada 2025 mendatang. Alokasi itu telah disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dengan anggaran tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Barhum HS, menyebut, Dikbud bakal fokus kepada pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk menambah jumlah kursi di tingkat Sekolah Mengah Atas maupun Kejuruan (SMA/SMK) negeeri yang dinilai sebagai hal wajar pada peningkatan pelayanan dasar pendidikan bagi masyarakat.

"Kalau memang informasinya dalam KUA PPAS APBD Banten tahun 2025, untuk Dindikbud Rp3 triliun lebih, saya rasa itu ada belanja untuk pembangunan RKB. Amanat Undang-Umdamh itu pendidikan jatahnya 20 persen dari jumlah anggaran pemerintah daerah," kata politisi Partai PDIP itu di ruang kerjanya, Selasa (09/07/2024).

Bahkan, Bahrum berujar RKB sebagai daya tampung tambahan kuota pada SMA/SMK negeri, dinilai mendesak. Sebab, lanjutnya, saat ini sekolah-sekolah tersebut baru bisa menerima kurang dari 20.000 murid pertahunya. Padahal, antusiasme masyarakat lebih tinggi dari data itu sendiri, khususnya pada wilayah perkotaan padat penduduk.

"Artinya kita melihat kebutuhan urgent, seperti menampung warga atas partisipasi sekoah yang sangat tinggi. Anggaran yang ada di Dindikbud Rp3,4 triliun masih kurang. Karena sarana yang kita punya dibawah 20 ribu. Disini lah pemangku kebijakan dapat menampung masyarakat yang menurut data itu, ada sekitar 60 persen siswa lulusan SMP/Madrasah Tsnawiyah tidak tertampung di sekolah negeri," tuturnya.

Menanggapi pernyataan Bahrum, Tokoh Masyarakat Banten, Embay Mulya Syarif, kecewa dengan kebijakan yang direncanakan oleh pemprov dengan membangun banyak RKB ditahun 2025 mendatang, sebab dirasa tidak berpihak kepada sekolah-sekolah swasta.

"(RKB Sekolah Negeri, red) Itu tidak adil, sekolah-sekolah swasta itu berdirinya sebelum Indonesia merdeka, baik Taman Siswa, Muhammadiyah, Mathla'ul Anwar, Al Khariyah. Negeri (sekolah) lahirnya setelah Indonesia merdeka." tegasnya.

Mantan Calon Wakil Gubernur Banten itu mengatakan sekolah swasta dibangun tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk menggaji para guru.

"Coba guru-guru, bangunan kan sendiri, giliran sekarang sekolah swasta banyak tutup, karena sekolah negeri tidak dibatasi. Pernah sekelas 40 orang, dan ini sekarang ruangannya nambah . Ini kan tidak proporsional," ujarnya.

"Hari ini masih ada gaji guru swasta Rp140 ribu perbulan. Ada sekolah swasta yang berdiri puluhan tahun akhirnya tutup karena sekolah negeri tidak dibatasi jumlahnya. Ini bagaimana tanggung jawabnya Pemerintah Banten hari ini?" pungkasnya (RZ)