DPR RI Dukung Langkah Pemerintah Adukan Tiongkok Ke Majelis Hukum Internasional

JAKARTA, TitikNOL - Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin merasa yakin jika Tiongkok ingin menguasai seluruh wilayah laut Cina Selatan. Hal itu diungkapkan oleh TB Hasanuddin setelah melihat kasus bentrokan Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KKP) di wilayah sekitar Natuna dengan kapal patroli pantai (Coast Guard) milik Angkatan Laut Tiongkok pada Minggu dini hari tanggal 20 Maret 2016.

"Sepertinya memang Tiongkok berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk wilayah teritori Indonesia," ujar TB Hasanuddin dalam keterangan pers, Selasa (22/3/2016).

Menurut mantan Sekretaris Militer ini, langkah Pemerintah Indonesia dengan protes keras dan merencanakan membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea) merupakan tindakan yang sudah tepat dan tegas.

"Harus kita dukung," tegas purnawirawan Mayjen TNI AD ini.

Pemerintah, sambung TB Hasanuddin, pada kesempatan ini juga harus segera mereorganisir dan memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla), agar Bakamla sebagai lembaga penegak hukum (yang di back up oleh TNI AL) dapat melakukan tugasnya seperti penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan di laut.

"Negara harus segera melengkapi kapal-kapal patroli Bakamla demi kepentingan bangsa dan negara. Ini sebuah kebutuhan yang menjadi sangat urgent untuk dilaksanakan," pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (Bar/red)