Pemprov Banten akan Batalkan Proyek Senilai Rp213 M

Ilustrasi proyek. (Dok: net)
Ilustrasi proyek. (Dok: net)

SERANG, TitikNOL - Sejumlah proyek bernilai Rp213 miliar akan dibatalkan realisasinya pada 2017 ini. Hal tersebut karena hingga pertengahan tahun belum juga dilelang.

"Gubernur Wahidin meminta rencana proyek-proyek konstruksi yang diprediksi tidak akan rampung hingga akhir 2017 ini supaya tidak dilaksanakan. Kecuali yang sudah lelang. Kalau yang belum itu dicut off," ungkap Kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina, di sela rapat di Aula Bappeda, KP3B, Kota Serang, Selasa (4/7/2017).

Ia menjelaskan, proyek-proyek tersebut belum masuk unit layanan pengadaan (ULP) karena belum lengkap.

"Banyak yang merencanakan lelang tapi tidak diselesaikan teknisnya, misalnya DED-nya belum ada, DED-nya ada, tapi survei harga belum, kan repot akhirnya," tukasnya.

Anggaran tersebut rencananya akan dialihkan kepada program prioritas, salah satunya penataan Banten Lama dan akses penunjang pariwisata.

"Belum tentu Silpa, karena kan ada pengalihan. Ada program hibah MCK, Ini bisa diubah sepanjang ini kepentingan provinsi, misalnya penataan Banten Lama dilakukan segera. Kemungkinan pemindahan sasaran, terutama pak gubernur respek dengan Banten Lama," ujarnya.

Proyek dengan nilai paling besar ada di Dinas Perkim senilai Rp96 miliar, yakni proyek sanitasi.

"Paling banyak itu di perkim, karena ada proyek nilainya Rp96 miliar untuk sanitasi seperti MCK, itu program hibah. Kemudian konstruksi pembangunan RSUD, jembatan bogeg, jalan di Tanjung Lesung, kemudian beberapa proyek di Disdik seperti perbaikan gedung sekolah. Yang belum dilelang aja itu," tuturnya.

Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pembatalan sejumlah proyek tersebut merupakan hal biasa. Oleh karena itu terhadap program yang tidak memungkinkan dilanjutkan, anggarannya akan dialihkan ke program lain pada APBD perubahan atau APBD 2018.

"Ya biasa itu kan kalau ada program tidak bisa dilaksanakan, anggarannya dikembalikan ke kas daerah, dialihkan (ke APBD) perubahan. Untuk apa saja nanti itu akan didiskusikan," ujar Wahidin. (Kuk/red)

Komentar