Pemprov Banten Alokasikan Anggaran Rp25,9 Miliar Untuk Rapid Test

Ilustrasi. (Dok: Lampungpost)
Ilustrasi. (Dok: Lampungpost)

SERANG, TitikNOL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan anggaran khusus rapid test atau tes cepat untuk kesehatan tubuh dari virus Corona sebanyak Rp25.993.268.000.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, anggaran Rp25,9 miliar lebih itu dibelanjakan untuk alat Rapid Test sebanyak 154.000. Sebagian alat di distribusikan ke Dinkes Kabupaten dan Kota serta dipergunakan langsung oleh Dinkes Banten untuk cek tubuh masyarakat.

"Jumlah Anggaran untuk Rapid Test sebesar Rp. 25.993.268.000. Sisa rapid test 35.000, dimana sisa itu diperuntukan untuk 20.000 Ponpes dan Drive Thru di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang," katanya, Rabu, (24/06).

Selain untuk pengadaan alat rapid test, anggaran itu juga dipergunakan untuk menunjang kebutuhan tenaga kesehatan dalam memeriksa masyarakat. Seperti kebutuhan bahan habis pakai alcohol swab, blood lanset dan pen lanset.

"Biaya Sewa tenda, meja, kursi, kipas angin serta makan, minum petugas," terangnya.

Ia menjelaskan, dari sisi diagnostik rapid test tidak efektif. Karena bukan sebagai diagnosa pasti atau tidaknya orang terpapar Covid 19. Sebaliknya, untuk mengetahui diagnosa pasti harus dilakukan Swab.

Namun dalam rangka mempercepat pemutusan rantai penularan, diperlukan penjaringan atau screening massal sebagai langkah awal menentukan siapa saja yg menjadi prioritas orang yang harus di swab.

"Karena mengingat pemeriksaan swab dilakukan tenaga khusus yangg terbatas. Waktu pemeriksaan hasil cukup lama, ketersediaan Lab rujukan covid hanya sedikit, reagen dan bahan habis pakai yang dibutuhkan membelinya harus indent, biaya yang dikeluarkan besar. Sehingga, rapid test masih terus digunakan dan efektif di masa pandemi ini," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan, rapid test sangat diperlukan untuk memetakan penularan Covid 19 di Banten dan untuk melihat kondisi situasi di masing-masing daerah.

"Dari rencana yang sudah gugus tugas nasional dilandasi WHO, target 1 persen dari jumlah penduduk di Provinsi. Jadi kalau jumlah penduduk 12 juta, ya target kami 120 ribu. Itu sudah berproses memetakan penyebaran covid 19," tuturnya.

Pemerintah juga wajib berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona. Mengingat, banyaknya warga yang menolak di rapid tes karena tidak paham dalam mekanisme kerja tenaga kesehatan.

"Setelah melihat kondisi di lapangan, rata-rata masyarakat ada yang ketakutan dari sisi psikologis takut bayar. Kami sudah informasikan rapid test yang digelar pemerintah gratis. Mereka juga tajut setelah diperiksa reaktif, padahal setelah reaktif dilakukan PCR," tukasnya. (SON/TN2)

Komentar