BBM Naik, Pengusaha Kapal di Penyeberangan Merak-Bakauheni Minta Tarif Penumpang Dinaikan

CILEGON, TitikNOL - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Merak mengusulkan kenaikan tarif kapal di lintasan Merak-Bakauheni.

Usulan itu, buntut dari Pemerintah yang menaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

"Kalau untuk kenaikan hitungannya yang sudah kami dengar dari DPP itu sekitar 19,5 persen. Artinya penyesuaian dari Harga Pokok Penjualan (HPP) yang lama terhadap yang sekarang, termasuk dengan kenaikan BBM itu kita minta sekitar 19,5 persen," kata Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu kepada wartawan di kantornya, Selasa (6/9/2022).

Menurut Togar, dampak kenaikan harga BBM juga mempengaruhi kenaikan operasional dan komponen kapal-kapal penyeberangan seperti sparepart, biaya sandar, penggajian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kata dia , kenaikan atau penyesuaian tarif merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ia juga mengaku saat ini pihaknya masih menunggu beberapa hari untuk kepastian kenaikan atau penyesuaian tarif kapal.

"Kami meminta 1, 2 hari, paling lambat 3 hari harus ada kenaikan tarif. Kalau tidak kami tidak bisa menjamin kelangsungan kapal-kapal yang beroperasi di Merak-Bakauheni," ujarnya.

Lebih jauh, Togar mengungkapkan bahwa jika tidak ada kenaikan atau penyesuaian tarif bukan tidak mungkin juga satu persatu kapal akan keluar dari lintasan lantaran biaya operasional meningkat.

"Kalau 3 hari ini tidak bisa, lama-lama satu demi satu kita akan mungkin keluar lintasan, karena sudah tidak kuat membiayai operasional. Bisa bayangkan kapal-kapal penyeberangan disini dalam satu bulan hanya beroperasi 12 hari, sementara pembiayaan itu BBM tetap 30 hari, walaupun kapal tidak jalan tetap ada pembiayaan BBM," jelasnya.

"Bisa bayangkan sekarang penggunaan BBM 10 ton sehari semalam itu dikali dan itu bisa kita hitung, belum lagi komponen lainnya," sambungnya.

Togar berharap, dengan kenaikan harga BBM yang saat ini telah berlaku, usulan kenaikan atau penyesuaian tarif angkutan penyeberangan dapat dikabulkan dan diterima oleh pemerintah.

"Tentunya pemerintah harus memperhatikan pengusaha kapal, di satu sisi kita tahu situasinya akibat harga minyak dunia, tetapi kita sendiri di sini harus diperhatikan artinya harus ada kenaikan. Harusnya pemerintah melirik ke kita, karena kita boleh dibilang jembatan yang menghubungkan seluruh Nusantara baik yang di Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan lainnya itu semua menggunakan BBM subsidi. Nah, BBM-nya itu naiknya cukup signifikan, kalau kami tidak diperhatikan bagaimana kami menopang program pemerintah," ungkapnya. (Ardi/TN3).