BUMD Banten Dinilai Belum Berkontribusi dalam Pendapatan Daerah

SERANG, TitikNOL - DPD KNPI Banten menilai keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Banten dinilai belum bisa berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, Dwi Nopriadi Atmawijaya mengatakan, keberadaan BUMD milik Provinsi Banten mengalami disorientasi. Oleh karena itu, perlu terobosan agar bisa mendongkrak PAD.

"BUMD (Pemprov Banten) mengalami disorientasi. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan perlu terobosan-terobosan baru," katanya, Selasa (2/5/2023).

Dengan kondisi itu, BUMD milik Pemprov Banten harus dievaluasi dari segi kebijakan, maupun para direksi dan komisarisnya.

"Proyeksi bisnisnya bisa disampaikan melalui diskusi ini segara lugas, yang kemudian nanti bisa KNPI sampaikan kepada Pemprov Banten," ungkapnya.

Ia memaparkan, BUMD yang dimiliki Provinsi Banten tidak mengalami surplus dalam bisnisnya.

Hal inilah yang menjadi dasar KNPI menilai keberadaan BUMD belum berkontribusi untuk mendongkrak PAD Pemprov Banten.

"BUMD tidak mengalami siginifikasi bisnisnya, dibuktikan dengan laporan neraca keuangan, tidak ada surplus di beberapa BUMD," paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Perdagangan RI Bidang Manajemen dan Tata Kelola, Veri Anggriono Sutiarto menyampaikan, Provinsi Banten memiliki potensi yang baik untuk mengembangkan usaha. Terlebih terdapat banyak industri yang dapat dimanfaatkan keberadaanya.

"3 BUMD dapat dikembangkan secara maksimal, mestinya bisa berkembang, menopang pendapatan Provinsi Banten ke depannya," ujarnya.

Selain itu, masih banyak industri yang bisa dimanfaatkan guna menunjang kebutuhan. Sehingga peningkatan SDM yang profesional harus ditempatkan.

Saya melihat Provinsi Banten banyak industri-industri yang bisa dimanfaatkan. Dan tentunya harus menempatkan orang-orang profesional," terangnya. (TN3)