Presiden Jokowi Diminta Bekukan Omnibus Law, IPW: Diadopsi dari Sistem Hukum Amerika

TANGERANG, TitikNOL - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden Jokowi jangan membiarkan aparat Polri berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat.

Sebab IPW menilai, aksi demo menolak UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law sepanjang Kamis kemarin dinilai sudah menimbulkan kerusuhan dimana-mana.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui keterangan tertulis kepada TitikNOL menyampaikan, dengan adanya gejolak penolakan UU Omnibus Law, Presiden Jokowi perlu segera membekukan UU Cipta Kerja, dengan cara segera menerbitkan Perpu.

"IPW mengingatkan Jokowi bahwa asal-usul UU Cipta Karya atau Omnibus Law adalah usulan Sofyan Djalil yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat (AS). Tak heran jika UU ini tidak sesuai dengan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat Indonesia," terang Neta, Jum'at (9/10/2020).

Neta beranggapan, pola pikir dan sikap hidup masyarakat AS yang kapitalis dan individualisme tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan.

Dengan kata lain, UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep hidup Bangsa Indonesia.

"Tak heran jika pasal-pasal yang muncul di UU Cipta Karya itu cenderung tidak berpihak pada rakyat sebagai buruh dan sangat berpihak pada pengusaha dan industri. Tak heran jika Ketua BKPM Bahlil Lahadalia dengan bangga menyatakan, usai disahkannya UU Cipta Kerja ini akan datang 153 perusahaan asing ke Indonesia," beber Neta S Pane.

Neta berpendapat, apakah pemerintah cukup hanya berpihak kepada perusahaan asing tanpa memperhatikan dengan serius nasib rakyatnya sendiri, sebagai anak bangsa?

Atau, kata dia, bukankah kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Soekarno-Hatta adalah jembatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia?

"Melihat besarnya gelombang protes terhadap UU Cipta Kerja yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika itu, sudah saatnya Jokowi sebagai presiden segera membekukannya," katanya.

Menurut dia, ada dua alasan penting, kenapa Jokowi harus membekukan UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law.

Pertama, roh UU Omnibus Law ini adalah bersistem negara federal, padahal konsep Indonesia adalah negara kesatuan.

Kedua, roh UU Omnibus Law adalah berasas kapitalis individualisme, sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Meski begitu, dengan melihat meluasnya penolakan terhadap UU Omnibus Law alias UU Cipta Karya ini, IPW mengingatkan Polri agar senantiasa bisa menahan diri.

Sebab, tegas Neta, bahwa konsep Polri adalah kepolisian negara RI dan asas tugasnya adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat.

"Konsep dan asas Polri ini harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribratha. Artinya Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat," urainya. (DON/TN1)