Proyek Kementerian PUPR Di Kabupaten Lebak Disorot

LEBAK, TitikNOL - Sejumlah kegiatan rehabilitasi situ dan drainase yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Lebak disebut bermasalah.

Dikatakan Badan Koordinasi LSM (BK-LSM) Kabupaten Lebak, beberapa kegiatan itu tersebar di tiga Satuan Kerja (Satker) yakni Bidang Operasional dan Pemeliharaan (OP), pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3), Pengelola Kegiatan P3 - TGAI dan Rehabilitasi Situ.

Mamik Slamet, salah satu aktivis yang tergabung di BK-LSM menduga, kegiatan P3 - TGAI di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, dalam pelaksanaannya banyak ketidaksesuaian, sehingga pemanfaatannya sia-sia.

Mamik mencontohkan Rehabilitasi Situ Palayangan di Kecamatan Cimarga. Anggaran yang dibutuhkan untuk merehabilitasi situ tersebut cukup besar. Namun belum lama di rehabilitasi, sudah terjadi pendangkalan akibat sedimentasi lumpur.

Kemudian, terkait pekerjaan galian drainase dan pemasangan U Ditch di sepanjang Jalan Soekarno Hatta - Baypass, atau Jalur Terminal Mandala - Selahaur, menurut Mamik pengerjaannya terkesan asal-asalan.

Selain itu kurangnya sosialisasi baik kepada masyarakat maupun dinas terkait, sehingga banyak fasilitas umum terganggu, di antaranya saluran air bersih PDAM, Telkom dan listrik. Mamik pun menyoroti soal ketidaktransparanan anggaran yang dialokasikan untuk satu kegiatan.

"Kami sangat heran, seharusnya pekerjaan yang dikelola oleh pihak kementerian, harus memberikan contoh yang baik, apalagi ini kan sumberdayanya dari Pusat (APBN)," kata Mamik Slamet kepada wartawan, Rabu (17/3/2021).

Senada dikatakan Herli Suhendi, Pemerhati Lingkungan di Lebak. Dia menyoroti tajam terkait kegiatan proyek normalisasi Situ Pelayangan di Kecamatan Cimarga. Menurutnya, belum setahun dilakukan normalisasi, kini kondisi sedimen lumpur di Situ Palayangan sudah melebihi batas ambang normal.

Hampir sebagian permukaan Situ Palayangan sudah dipenuhi oleh endapan lumpur yang diduga dihasilkan oleh tambang pasir yang berada di hulu Situ Palayangan. Herli pun menyebut, normalisasi yang dilakukan oleh BBWSC3 Banten yang menelan anggaran belasan miliar dianggap hanya menghambur- hamburkan anggaran.

"Berapa belas miliar pun anggaran yang dihabiskan untuk normalisasi Situ Palayangan, akan sia-sia, jika keberadaan tambang pasir yang berlokasi di hulu Situ tidak dikendalikan," imbuhnya.

"Kami mendesak Pemkab dan Pemprov Banten harus bergerak cepat menertibkan tambang pasir yang lokasi tambangnya berada di hulu Situ Palayangan, agar tidak membuang limbah tambangnya ke selokan yang ujungnya bermuara di Situ Palayangan," tandasnya.

Hingga berita ini dilansir, TitikNOL masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Hanip Bidang OP pada kantor BBWSC3 Kementeriaan PUPR Banten.

Sementara itu, terkait pendangkalan Situ Payangan di Kecamatan Cimarga yang ditengarai disebabkan akibat dampak tambang pasir disekitaran bukit Kampung Palayangan, Harry Nurdiansyah, Inspektur Tambang Dinas ESDM Provinsi Banten, belum berhasil dihubungi melalui sambungan telepon selulernya. (Gun/TN1)