Kekecewaan Sufmi Dasco Soal Layanan Kesehatan di Tangsel Dinilai Politis

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. (Foto: TitikNOL)
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. (Foto: TitikNOL)

TitikNOL, Tangsel - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, komentari kekecewaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad terkait layanan kesehatan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Adib menilai kekecewaan Sufmi Dasco Ahmad bermuatan politik, lantaran politikus Gerindra tersebut mengaku kecewa dengan pelayanan dari fasilitas kesehatan, salah satunya RSUD milik Tangsel yang dirasa tidak siap dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Meski begitu, Adib Miftahul berpendapat, apa yang dikatakan Dasco secara realitas adalah benar. Tetapi, kata Adib, pernyataan tersebut juga kental bernuansa politik lantaran Tangsel tengah menghadapi dinamika Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Secara fakta soal fasilitas kesehatan ya itu yang terjadi, tak bisa dibantah. Namun statemen itu kental muatan politisnya, dan ini tak lain sebagai pesan serangan kepada petahana yang direpresentasikan oleh Benyamin Davnie, karena bakal melawan jagoan dari Pak Dasco, yaitu Muhamad dan Rahayu Saraswati. Jadi ini tak jauh dari dinamika Pilkada," terang Adib Miftahul, Selasa (22/9/2020).

Dosen Fisip UNIS Tangerang itu menilai, statemen yang disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra itu dinilai bisa menjadi bumerang dan menjadi isu tidak menguntungkan bagi elektoral pasangan Muhamad dan Rahayu Saraswati.

"Kalau kita mau menyalahkan kenapa fasilitas masih amburadul, aktornya banyak. Wali kota Airin Rachmi Diany, salah satunya. Tetapi Pak Dasco jangan lupa, beliau kan anggota DPR RI Dapil Tangsel, secara moral beliau punya tanggung jawab juga," ucap Adib.

Dengan demikian Adib menjelaskan, bahwa Muhamad salah satu bakal calon Wali kota Tangsel yang juga diusung Gerindra merupakan mantan Sekda Tangsel yang tak lain adalah petahana.

Yang mana, kata Adib, bahwa Muhamad adalah panglima ASN sekaligus pengguna anggaran. Bahkan, dalam persoalan itu juga anggota DPRD Tangsel dari Gerindra juga banyak yang harus dipertanyakan atas pertanggungjawabannya terkait RSUD Tangsel.

"Nah, orang-orang ini (Gerindra, red), yang harusnya bisa membuat kebijakan mendorong fasilitas kesehatan bisa lebih baik," jelas Adib.

Meski begitu, Adib beranggapan segala persoalan dan kelemahan milik petahana untuk dijadikan komoditas politik adalah sah-sah saja dan wajar dilakukan. Apalagi kelemahan tersebut, bisa merebut simpati masyarakat untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas.

Namun pihaknya kurang sependapat lantaran isu tersebut dimunculkan dan menimbulkan tidak fair. Pasalnya, pihaknya menilai bahwa masyarakat harus diberikan pendidikan politik dan wawasan demokrasi yang baik, sehat dan benar.

"Ini salah satu cara untuk menjaga marwah berpolitik dan berdemokrasi agar bermartabat. Bahwa berkontestasi dan rivalitas itu biasa. Apalagi kita sepakat bahwa ini pesta demokrasi. Ini penting," urainya. (Don/TN1)

Komentar