SERANG, TitikNOL - Anggota DPRD Provinsi Banten masih banyak belum melaporkan LHKPN. Padahal, seperti tertera dalam aturan negara bahwa Anggota DPR/DPRD termasuk sebagai Obyek dari Penyelenggara Negara yang berkewajiban untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, sebanyak 50 persen anggota DPRD Provinsi Banten belum menyerahkan LHKPN.
”Anggota dewan 50 Persen sudah melaporkan sisanya belum. Berartikan setengahnya, mungkin masih mengurus sesuatu yang memang belum beres. Makanya belum bisa dilaporkan, tapi DPRD Banten saya sudah ingatkan ,” kata Ketua DPRD Banten Asep, kepada wartawan, Kamis (31/3/2016).
Ia melanjutkan, DPRD Banten mengaku sudah melayangkan surat ke Komisi KPK untuk memberikan warning kepada anggota DPRD yang belum menyerahkan LHKPN.
“Saya sudah mengirimkan surat tembusan ke KPK dari unsur pimpinan melalui badan kehormatan untuk membuat surat tembusan atau peringatan kepada anggota DPRD Banten yang belum menyerahkan LHKPN,” tegasnya. (Dede/red)
1.600 Kader Posyandu Kota Cilegon Mendeklarasikan Diri Mendukung Helldy-Alawi
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan Timbang_(19).jpeg)
Bubarkan Deklarasi Kader yang Mendukung Helldy - Alawi, Dua Anggota Panwas Kecamatan Cilegon Dilaporkan
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
Duet Supriyono dan Anwar Ditunjuk Benahi KNPI Kota Serang
Gelar Doa Bersama dan Istighosah, Ria-Badri Coba Ketuk Pintu Langit
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda Mayat
Pahami Asta Cita Prabowo, Airin-Ade Dorong Kemandirian Desa
Terapkan Hidup Sehat, Dinkes Cilegon Ingatkan Bahaya Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Berlebihan
