JAKARTA, TitikNOL - Partai Gerindra tetap konsisten akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya, Fraksi Partai Gerindra mengambil langkah menolak agar adanya revisi Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu ditegaskan ketika Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat dengan agenda pandangan mini fraksi terhadap revisi UU KPK.
"Penguatan KPK yang sering dilontarkan jangan hanya jadi retorika biasa. Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak revisi UU KPK," tegas Aryo Djojohadikusumo diruangan rapat Baleg DPR RI, Jakarta, kemarin, Rabu (9/10/2016).
Menurut Aryo Empat gagasan pokok yang akan dibahas dalam revisi UU KPK yakni dibentuknya Dewan Pengawas, penyadapan, mengangkat penyelidik, penyidik, penuntut dan mengeluarkan SP3 merupakan salah satu cara untuk melemahkan. Padahal KPK merupakan produk reformasi, yang telah berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 205 triliun
"KPK berhasil selamatkan 205 T melalui pencegahan meski tak terlalu diekspose," tegasnya. (Bar/Red)
Bocah 5 Tahun yang Ditemukan Tewas Ternyata Diculik Saat Korban di Rumah
Deklarasi Dukungan, Relawan Dulur Andra Soni Mulai Bergerak Sosialisasikan Sekolah Gratis
DPRD Kota Cilegon Dukung Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran TPSA BagendungNgaku Tak Dilibatkan dan Diajak Musyawarah, Wawalkot Cilegon Sanuji Tak Hadiri Pelantikan PejabatNasibnya Diunjung Tanduk, Sahruji Ungkit Kontribusi dan Loyalitasnya di Partai Golkar
Seorang Anak Asal Cilegon yang Ditemukan Tewas di Cihara Lebak Diduga Korban Penculikan, Ini DugaannyaRidho Rhoma Terbukti Positif Gunakan Narkoba Jenis SabuJadi Pengedar Sabu, Dua Pemuda Pengangguran di Kota Serang Ditangkap PolisiTargetkan Bebas Campak Rubela di 2023, Provinsi Banten Launching Program Bulan Imunisasi Anak NasionalPolusi Suara yang Berdampak Buruk Bagi Kesehatan
