JAKARTA, TitikNOL - Partai Gerindra tetap konsisten akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya, Fraksi Partai Gerindra mengambil langkah menolak agar adanya revisi Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu ditegaskan ketika Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat dengan agenda pandangan mini fraksi terhadap revisi UU KPK.
"Penguatan KPK yang sering dilontarkan jangan hanya jadi retorika biasa. Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak revisi UU KPK," tegas Aryo Djojohadikusumo diruangan rapat Baleg DPR RI, Jakarta, kemarin, Rabu (9/10/2016).
Menurut Aryo Empat gagasan pokok yang akan dibahas dalam revisi UU KPK yakni dibentuknya Dewan Pengawas, penyadapan, mengangkat penyelidik, penyidik, penuntut dan mengeluarkan SP3 merupakan salah satu cara untuk melemahkan. Padahal KPK merupakan produk reformasi, yang telah berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 205 triliun
"KPK berhasil selamatkan 205 T melalui pencegahan meski tak terlalu diekspose," tegasnya. (Bar/Red)
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan Timbang
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
Terapkan Hidup Sehat, Dinkes Cilegon Ingatkan Bahaya Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Berlebihan
Duet Supriyono dan Anwar Ditunjuk Benahi KNPI Kota Serang
Gelar Doa Bersama dan Istighosah, Ria-Badri Coba Ketuk Pintu Langit
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda Mayat
Kadin Cilegon Dukung Perjuangan Buruh yang Menuntut Kenaikan UMK Sebesar 11,56 Persen.jpeg)
Cegah Stunting Sejak Dini, DP3AP2KB Kota Cilegon Kumpulkan Calon Pengantin.jpeg)
DPK Provinsi Banten Dorong Sekolah Miliki Perpustakaan Standar Perpusnas
