Ketua DPRD: Jangan Ada Gagal Lelang Lagi

SERANG, TitikNOL - Pemprov Banten hingga saat ini masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun anggaran 2017 senilai Rp10,7 triliun.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menekankan agar persiapan untuk tender sudah harus dimulai, seperti penyusunan rencana umum pengadaan (RUP). Hal tersebut agar kegiatan-kegiatan terutama konstruksi bisa lebih selesai lebih cepat.

"Sehingga tidak ada lagi keterlambatan-keterlambatan yang menghambat proses lelang, tidak ada lagi gagal lelang," ujarnya, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya, hal tersebut menjadi permasalahan langganan setiap tahun. “Proyek-proyek yang butuh waktu lama sudah harus mulai dari sekarang disusun RUPnya, supaya awal tahun sudah bisa running dan tidak ada lagi gagal lelang atau keterlambatan dari SKPD,” ujarnya.

Hasil evaluasi APBD nantinya akan kembali dibahas badan anggaran (banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk
mengambil langkah selanjutnya.

“Setelah disepakati baru diluncurkan di Januari 2017,” ujarnya.

Sekda Banten Ranta Soeharta optimis pertengahan Desember ini evaluasi Kemendagri sudah selesai. “Sekarang masih dievaluasi, ya pertengahan (Desember) ini sudah turun,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi pembangunan (Ekbang) Mahdani mengatakan pada APBD 2017 pihaknya tidak ingin ada lagi alasan keterlambatan SKPD dalam hal proses lelang di unit layanan pengadaan (ULP). Sebab, SKPD sudah harus mulai menyusun rancangan umum pengadaan (RUP) pada 15 Desember mendatang.

"Sudah menyusun RUP untuk 2017. Kami akan langsung lakukan lelang untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting dan prioritas," kata Mahdani usai mengikuti paripurna pengesahan APBD Banten 2017 di DPRD Banten. (Kuk/Rif)