Pegawai DLH Pemkab Lebak Keluhkan Pemotongan Dana Perjalanan Dinas

Ilustrasi pemotongan biaya perjalan dinas. (Dok: net)
Ilustrasi pemotongan biaya perjalan dinas. (Dok: net)
LEBAK, TitikNOL - Sejumlah petugas pengawas pada kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Lebak, mengeluhkan adanya pemotongan dana perjalanan dinas untuk pengawasan dan monitoring.

Kabar pemotongan itu disampaikan oleh salah seorang pegawai di DLH yang meminta dirahasiakan identitasnya.

Sumber mengaku, pemotongan dana perjalanan dinas yang diduga melibatkan salah seorang Kabid pada kantor DLH setempat, terjadi pada perjalanan dinas ke semua wilayah yang ada di Kabupaten Lebak, dengan besaran pemotongan variatif.

"Perjalanan Cilograng kemana-mana, Cileles, Gunungkecana, Cijaku, Ciilograng Rp600 ribu harusnya sampai Rp4 juta. Rangkasbitung, Cibadak, Sajira itu tiga kecamatan Rp1,2 juta yang diterima Rp300 ribu. Jumlah semuanya kemarin itu, jengkelnya saya, Curugbitung, Maja, Sajira, Rangkasbitung. Rangkasbitung dua kali perjalanan Rangkasbitung-Rangkasbitung, Cibadak jadi 6 kegiatan Rp600 ribu semuanya, harusnya Rp2,6 juta lebih," beber sumber.

Menurut sumber, akibat adanya pemotongan itu, dirinya dan para pegawai yang lain terkadang menggunakan uang pribadi untuk membeli bensin dan kebutuhan lainnya selama melakukan kegatan pemantauan ke lapangan.

"Saya paling kesalnya, kami dalam perjalanan benar-benar puasa bensin pakai duit pribadi, perjalanan dinas ngomongnya katanya dipakai untuk lebaran. Sepuluh persen sama dia (oknum Kabid), atuh iyalah buat ngumpul-ngumpulin kakayaan buat dia," kesalnya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lebak, Nana Sundjana, saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya dan pesan singkat belum merespons.

Terpisah, Iwan Sutikno, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada kantor DLH Pemkab Lebak saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, membantah tudingan adanya pemotongan dana perjalanan dinas bagi pegawai/petugas pengawas di kantor DLH Lebak yang disebut melibatkannya.

Menurut Iwan, yang namanya pengawasan itu semua kegiatan lokasi titiknya sudah direncanakan sebelumnya. Iwan mencontohkan, misalnya dianggaran untuk bulan Januari, itu yang harus diawasi adalah kecamatan A-B-C.

"Kita lihat kecamatan-kecamatan A-B-C misalnya, nanti tinggal A-B-C nya itu perusahaan mana yang di sekitar A, perusahaan apa yang disekitar B itu sudah terprediksi di situ, jadi tidak bisa misalnya di bulan April kita harusnya di kecamatan A tapi kita ngambil di kecamatan B itu tidak bisa, karena itu harus di SPJkan," ucap Iwan belum lama ini.

Disinggung soal adanya pemotongan dana perjalanan dinas, Iwan pun membantah bila pihaknya dituding terlibat melakukan pemotongan.

"Saya tidak pernah melakukan pemotongan, silahkan sajalah konfirmasi ke Bendahara," kilah Iwan. (Gun/red)

Komentar