SERANG, TitikNOL – Dampak pandemi Covid-19 semakin dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bukan hanya sektor kesehatan, masyarakat kini menjerit untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Tidak heran jika kondisi itu dirasakan. Mengingat, pengangguran di Provinsi nomor wahid se-Indonesia selama tiga tahun masa kepemimpinan Wahidin Halim (WH) – Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Ironinya lagi, ada 74 perusahaan padat karya bangkrut dan minggat dari Banten. Selama masa pandemi, Disnakertrans Provinsi Banten mencatat ada 30 ribu karyawan di rumahkan dan 19 ribu mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK).
Atas kondisi itu, tidak menutup kemungkinan pengangguran di Banten akan menjadi prestasi kembali yang menjuarai dari Provinsi lainnya. Hal tersebut dikatakan Kumala PW Serang dalam rilis yang dikirimkan ke redaksi TitikNOL.
“Dengan adanya wabah Covid-19 tentu ini merupakan musibah bagi Banten. Mirisnya lagi, jumlah pengangguran di Banten semakin meningkat kembali terhitung selama setengah tahun ini,†kata Ketua Kumpulan Mahasiswa Lebak (Kumala) Serang Misbah, Sabtu (24/10/2020).
Misbah menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten seolah-olah tidak serius dalam menyikapi tiga kali berturut-turut pengangguran tertinggi pada tingkat nasional. Jika tahun ini Banten menjuarai pengangguran, hal itu mengindikasikan bahwa kepemimpinan Wahidin dan Andika gagal dalam membuat masyarakat sejahtera.
“Tentu jika hal ini terus menerus terjadi dan tidak dilakukan serius, maka WH-Andika gagal mempimpin Banten dalam menyikapi persoalan-persoalan yang di hadapi oleh masyarakat Banten di masa pandemi Covid-19 dan menyiapkan solusi bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja,†tegasnya.
Analogi sederhananya, kata Misbah, sebelum pindah dan bangkrutnya 74 perusahaan Banten telah menduduki peringkat pertama pengangguran. Artinya kondisi tersebut membuka peluang besar pengangguran di Banten semakin tak terhingga.
Namun dengan kondisi itu, Gubernur Banten cendurung malah membangun citra baik dihadapan masyarakat. Seolah-olah Banten sedang baik-baik saja dan normal. Padahal, masih banyak permasalahan lain yang harus dihadapi. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II yang mencapai minus 7.
“Jangan hanya menunjukan citra baik terhadap masyarakat, tapi masyarakat terbebani atas kondisi yang terjadi saat ini. Jika hal ini tidak di lakukan maka WH-Andika gagal dalam menyikapi kebutuhan masyarakat Banten,†jelasnya.
Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Banten masih tinggi. Salah satunya adalah sistem informasi tentang ketenagakerjaan yang masih terbatas.
Maka, seharusnya pemerintah daerah bisa mengakomodir informasi. Terutama mengenai informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan berikut kualifikasi pendidikan serta kompetensi yang dibutuhkan.
“Selain itu, kami mendesak Pemprov Banten untuk Ciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal Banten. Kurangi tenaga kerja asing di Banten. Dan tangkap oknum-oknum pungli dalam dunia kerja,†tukasnya. (TN1)