Pegiat Anti Korupsi di Banten Dorong TCW Dipindahkan ke Nusakambangan

Para pegiat Anti Korupsi di Banten yakni Banten Bersih, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI) Tangerang. (Foto: TitikNOL)
Para pegiat Anti Korupsi di Banten yakni Banten Bersih, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI) Tangerang. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Para pegiat Anti Korupsi di Banten yakni Banten Bersih, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi (IKA SAKTI) Tangerang serta lainnya, meminta kepada Kemenkumham untuk menyelidiki pelesiran adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.

Koordinator Banten Bersih Gufroni mengatakan, tertangkapnya Kepala Lapas Sukamiskin Bandung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suap terkait fasilitas napi dan izin keluar lapas. Dimana fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas ruang sel agar sesuai dengan keinginan Napi. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan 6 orang.

"Yang lebih menghebohkan bahwa KPK juga menyegel sel Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) yaitu adik Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah karena penghuninya tidak berada ditempat," kata Gufroni, dalam pers rilisnya, Selasa (24/7/2018).

Kejadian ini, lanjut Gufroni tentu sangat membuat masyarakat Banten semakin marah dan geram atas akses yang begitu mudah yang didapatkan, sebab TCW Alias Wawan salah satu narapidana Korupsi yang tidak ada di dalam Lapas adalah pelaku korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten Serta kasus Suap Sengeka Pilkada lebak.

"Kejadian ini menunjukkan adanya keleluasaan dan kekuasaan TCW untuk melakukan apa saja didalam Lapas Sukamiskin, sekalipun ada penjelasan dari Menkumham, bisa saja itu merupakan alibi untuk merasionalisasikannya untuk menyelimuti fakta yang sebenarnya," lanjutnya.

Hal ini pun membuat para penggiat Anti Korupsi di Banten menilai sudah rahasia umum dugaan bahwa TCW diduga masih memiliki pengaruh politik yang sangat besar bahkan dapat mengintervensi birokrat se provinsi Banten bukan isapan jempol semata.

"Tentu hal semacam ini harus menjadi perhatian untuk membangun sistem koordinasi dan pengawasan terhadap para terpidana koruptor, terutama bagi KPK dan Kemenkumham karena bukan sekali ini saja napi koruptor dapat Fasilitas Istimewaā€¯ kata Gufroni

Gufroni pun melihat di Lapas Sukamiskin tersebut, TCW diduga masih sering mendapatkan kunjungan dari beberapa pejabat, diantaranya Pejabat Dishubkominfo Banten, Pejabat Dinas Pendidikan Banten, Pejabat Dinas Binamarga Banten, Pejabat Satpol PP Banten, Pejabat Biro Umum dan Biro ARTP Setda Banten, Pejabat Samsat Banten, Pejabat Bank Banten, Pejabat Staff Ahli Gubernur Banten, Pejabat Dinas PUPR Banten serta pejabat lainnya.

"Tentu saja kunjungan tersebut bukan tanpa maksud, melainkan ada tujuan-tujuan tertentu, yang sudah pasti bertentangan dengan kewajaran, etika dan hukum. Seperti menentukan pejabat serta pengaturan proyek. Dan kita melihat TCW diduga masih bisa mengatur pemenang lelang," ungkapnya.

Maka itu, wajar jika perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proyek-proyek besar di Provinsi Banten masih dalam lingkup pengaturan TCW, diantaranya proyek-proyek besar pada Dinas PUPR. Dengan kapasitas TCW seperti saat ini, sebetulnya kapasitas Lapas Sukamiskin tidak bisa menjadi tempat untuk membuat Pemerintahan Banten bisa lebih baik.

"Maka dari itu kami merekomendasikan agar TCW Alias Wawan dan beberapa napi koruptor lainnya dipindahkan di Nusakambangan dan harus ditempatkan pada ruang isolasi serta dicabut hak politiknya ditambah dengan dimiskinkan dengan cara menyita harta kekayaan," katanya.

Narapidana dengan resiko tinggi seperti TCW ini haruslah ditempatkan pada Lapas yang maksimal keamanan dengan Petugas yang tidak mudah disuap, agar dikemudian hari tidak perlu terjadi seperti saat ini serta memberi efek jera untuk para tahanan koruptor yang lain.

"Oleh karenanya, momentum ini harus menjadi perhatian oleh semua pihak, terutama Hakim Wasmat (pengawas dan pengamat) dan Kemenkumham harus bertanggungjawab agar tujuan dari pemidanaan, yaitu memperbaiki prilaku terpidana bisa tercapai, dari semula sebagai pelaku koruptor," tegasnya.

Berikut pernyataan sikap para penggiat Anti Korupsi di Banten yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Banten:

1.Mengapresiasi kerja KPK dalam upaya penangkapan terhadap Kalapas Sukamiskin dan beberapa orang lainnya yang diduga terlibat praktik suap atau korupsi.

2.Meminta kepada Kemenkumham untuk menelusuri lebih lanjut motif beberapa penghuni Lapas dalam hal ini Wawan yang diduga sering keluar masuk Lapas.

3.Mendesak kepada KPK untuk mempercepat proses dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Wawan dan kakaknya Atut serta menyita harta kekayaan yang didapat dari hasil korupsi yang masih disembunyikan oleh 2 terpidana tersebut.

4.Meminta kepada KPK untuk lebih meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Banten dan mengungkap oknum-oknum pejabat di Pemrov Banten yang terlibat praktik kongkalingkong bersama Wawan untuk menguasai kembali proyek-proyek di Banten.

5.Mendesak KPK untuk memeriksa Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany atas dugaan Terlibat TPPU dengan TCW alias Wawan

6.Mendesak Menkumham Mencopot Hakim Wasmat (pengawas dan pengamat) TCW dan koruptor lainnya yang terbukti sering keluar masuk Lapas.

7.Mendesak Presiden Joko Widodo Untuk mengevaluasi Kinerja Menteri Hukum & Ham beserta jajaran yang bertanggung jawab.

8.Mendesak Presiden Joko Widodo Untuk mencopot Menteri Hukum & Ham karena tidak dapat bekerja dengan maksimal. (Gat/TN1)

Komentar