Terapkan Inaportnet, KSOP Banten Gandeng 5 TUKS

KSOP Kelas 1 Banten saat menggelar Sosialisasi dan Uji Coba Inaportnet pada TUKS di Hotel Allium, Kota Tangerang . (Foto: TitikNOL)KSOP Kelas 1 Banten saat menggelar Sosialisasi dan Uji Coba Inaportnet pada TUKS di Hotel Allium, Kota Tangerang . (Foto: TitikNOL)

TANGERANG, TitikNOL - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten, akan segera menerapkan Inapornet di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang ada di Banten. Program yang dinamai Hapi Pape atau Harmonisasi Pemanfaatan Inaportnet dalam Pelayanan kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Banten (Inaportnet untuk TUKS) ini rencananya akan diterapkan di 5 TUKS di Banten.

Penerapan hapi pape di 57 TUKS di Banten akan dilakukan secara bertahap. Rencananya, ada sekitar 5 TUKS yang dinilai sudah cukup siap untuk menjalani sistem inaportnet. Penerapan inaportnet pada kelima TUKS ini ditargetkan akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang.

"Kita targetkan 5 dulu untuk menerapkan hapi pape ini di 2020. Yang jelas kalau KBS sudah siap, kemudian ada juga TUKS milik asing, itu kita inventarisir. Ada juga IKPP, itu juga cukup besar, nanti kita inventarisir," kata Kepala KSOP Kelas 1 Banten Hewanto, usai membuka kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Inaportnet pada TUKS di Hotel Allium, Kota Tangerang, Rabu (7/8/2019).

Rencana penerapan ini, tentunya melalui proses uji coba. Dari uji coba sistem pada MV China Pioneer di Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera (KBS) beberapa waktu lalu, sistem Hapi Pape dinyatakan telah berhasil dilakukan.

"Sebelumnya kan sudah kita lakukan uji coba dengan dammy, kemudian kita uji real dengan MV China Pioneer, ternyata bisa berhasil," ungkapnya.

Menurut Herwanto, dasarnya banyak manfaat yang didapat oleh pengguna jasa dari penerapan hapi pape tersebut. Pengguna jasa selain dapat mengakses sistem di kepelabuhanan lebih cepat secara online dan hemat biaya, sistem juga meminimalisir berbagai penyimpangan.

"Jadi dengan adanya sistem ini pengguna jasa tidak perlu datang ke kantor pelayanan. Cukup dengan menggunakan aplikasi di kantornya, bisa juga di jalan. Kemudian mereka tidak ke kantor, secara finansial lebih hemat lagi. Kemudian tidak ada contact person lagi antara petugas pelayanan dan pengguna jasa sehingga tidak ada unsur kolusi," ujarnya. (Ardi/TN1).

Komentar