JAKARTA, TitikNOL – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan, syarat dukungan terhadap calon perseorangan dalam revisi UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada telah disepakati yakni 6,5-10 persen.
Lukman menjelaskan, pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus benar-benar valid, karena jika tidak valid maka calon kepala daerah perseorangan akan digugurkan.
"Kalau kurang verifikasi faktual ya dibatalkan. Dari syarat minimalnya, calon harus ada mempersiapkan minimal buat jaga-jaga," ujar Lukman di gedung DPR RI, Rabu (26/5/2016).
Tambah Lukman, pengumpulan KTP juga harus yang sudah berdomisili minimal satu tahun dan juga memiliki keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Menurut Lukman, peraturan tersebut diperketat, agar tidak ada praktek-praktek calo identitas sehingga proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan jujur.
"KTP atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang menjelaskan soal domisili. Paling sedikit sudah berdomisili setahun. Kurang dari setahun tidak bisa," ungkap politisi PKB itu. (Bara/red)
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan TimbangMakanan yang Menyebabkan Timbulnya Jerawat'Musik Bagus Day' Diharap Glenn Jadi Wadah Para Musisi IndonesiaAnggota DPRD Banten Fraksi Demokrat Ramai-ramai Cap Darah Dukung AHYKCD Dindikbud Lebak Apresiasi Kepedulian Kepsek Lawan Covid 19Rombak Kabinet, Jokowi Tunjuk Zulkifli Jadi Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPNTekan Inflasi, Wali Kota Serang Singgung Penerapan Tarif Angkot yang NgawurUltah PDIP, Rano Karno Dapat Kehormatan Penting Bacakan 'Pesan' SoekarnoPenyebab Lidah Terasa Pahit saat Sakit
