Soal Pengelolaan Dana BOS, 16 SMK Tandatangani MoU dengan Kejari Lebak

LEBAK, TitikNOL - Sebanyak 16 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Lebak, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Lebak, Kamis (24/9/2020).

Penandatanganan MoU itu bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Lebak. MoU dilakukan, agar para kepala sekolah dapat pemahaman atau pendampingan hukum dalam mengelola keuangan negara khususnya dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

"Kesepakatan ini dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Mengapa kita perlu itu, karena kami sebagai institusi negara dalam bidang pendidikan perlu ada kerjasama terutama dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum," kata Ketua MKKS SMK Lebak, Falati yang juga Kepsek SMKN 1 Rangkasbitung kepada awak media usai acara.

Kepala Sekolah, menurut Falati, memiliki tugas untuk mengelola keuangan negara dan aset pemerintah, sehingga peran serta kejaksaan dalam memberikan pemahaman amat diperlukan.

"Kita ingin pengelolaannya itu benar baik dan akuntabel. Karenanya kerjasama dengan kejaksaan ini diharapkan pengetahuan-pengetahuan hukum meningkat sehingga terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan," katanya.

Sementara Kepala Kejari Kabupaten Lebak Nur Handayani, meminta agar MoU tersebut tak hanya sekedar acara formal atau tertera di atas hitam dan putih.

Mantan Kajari Bangli, Provinsi Bali ini meminta, agar para kepala sekolah tidak canggung atau takut datang ke Kejaksaan Negeri Lebak untuk berkonsultasi.

"Sehingga jika ada permasalahan dapat berkonsultasi atau melakukan pendampingan. Sebelum melakukan itu sebaiknya dilakukan MoU dulu," katanya.

"Saya harap pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik," tukasnya. (Gun/TN1)