Elit Harus Berikan Pendidikan Politik yang Baik untuk Masyarakat

Suasana diskusi publik DPW PGK Provinsi Banten di Hotel Le Dian Kota Serang. (Foto: TitikNOL)Suasana diskusi publik DPW PGK Provinsi Banten di Hotel Le Dian Kota Serang. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Para elite politik yang akan maju di Pemilu 2019 sudah memasuki babak baru. Masing-masing kandidat yang akan bertarung dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini pun diminta untuk ikut memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar stabilitas Pemilu 2019 turut terjaga.

Demikian terungkap dalam diskusi publik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Banten di Hotel Le Dian Kota Serang, Kamis (20/9/2018). Turut hadir dalam diskusi tersebut Komisioner Bawaslu Banten Muhammad Nasehudin dan Komisioner KPU Banten Rohimah.

Dalam paparannya, Komisioner Bawaslu Banten Muhammad Nasehudin mengatakan, elite politik harus bisa menyuguhkan pendidikan politik Yeng baik terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa secara dewasa menjaga kestabilan bangsa dinamika politik Pemilu 2019 nanti.

"Penyelenggara tentunya juga harus ikut memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat," kata Nasehudin.

Hal senada juga diungkapkan Komisioner KPU Banten Rohimah. Menurutnya, stabilitas Pemilu 2019 akan terjaga jika penyelenggara dan para calon yang akan maju bisa mentaati aturan yang sudah ditetapkan. "Karena undang - undang pemilu setiap tahunnya berubah-ubah," katanya.

Di tempat yang sama, perwakilan Polda Banten AKBP Andi Kardim menegaskan, pihak kepolisian sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menjaga ketentraman dan keamanan pada pemilu 2019 mendatang. Ia berharap masyarakat nantinya mampu menghormati perbedaan atas pilihan politiknya masing-masing. "Perbedaan bukan maslah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Banten Agus Supriatna menyatakan, gelaran Pemilu 2019 yang dilakukan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden menjadi sebuah masalah tersendiri.

Sebab, saat ini yang nampak di masyarakat hanya pemilihan presiden saja. "Memang ada keringanan biaya pemilu. Tapi, di sisi lain yang nampak adalah pilpresnya," pungkasnya. (Tolib/TN2)

Komentar