ICW Berharap Paslon Beberkan Dana Kampanye

SERANG, TitikNOL - Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta kedua bakal pasangan calon gubernur/wakil gubernur Rano Karno - Embay Mulya Syarif dan Wahidin Halim (WH) - Andika Hazrumy, melaporkan aliran dana yang akan digunakan untuk tahapan kampanye Pilgub Banten 2017 mendatang.

Dikatakan Koordinator ICW Ade Irawan, dana kampanye pasangan calon selain dilaporkan ke KPU harus juga dipublikasikan kepada masyarakat.

"Sebaiknya, kandidat sendiri yang berinisiatif dan melaporkan ke publik mengenai dana kampanye yang mereka gunakan. Jadi diminta ataupun tidak, ini perlu jadi tradisi penting bagi kandidat supaya aliran dananya bisa diketahui sama-sama," kata Ade saat dihubungi melalui telepon, Rabu (19/10/2016).

Ade menjelaskan, kendala dana kampanye yang hingga kini belum mau disampaikan secara transparan ke publik, disebabkan karena para kandidat tidak ingin diketahui aliran dana itu diperoleh dan digunakan untuk apa saja. Ditambah, belum adanya aturan yang ketat sehingga setiap calon beserta tim pemenangan bisa mensiasati laporan atas penggunaan dana tersebut.

"Dari pengalaman tracking kami, kandidat ini enggan mencatat semua pemasukan maupun pengeluaran dana kampanye mereka. Beberapa faktornya itu biasanya karena yang menyumbang tidak mau dicantumkan namanya. Belum lagi, pengeluaran dana kampanye sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan kandidat yang sesungguhnya dilarang secara undang-undang," jelasnya.

Hal ini perlu dilakukan agar lebih transparan, supaya bisa mendorong para calon bersikap jujur dalam melakukan laporan atas penggunaan dana kampanye.

"(Kejujuran) ini yang jadi kewajiban buat masing-masing kandidat. Soalnya, model sterilisasinya juga masih lemah. Belum lagi audit dana kampanye cuma dilakukan secara umum, tidak secara investigatif. Hal itu yang akhirnya membuat pelaporan dana kampanye tidak serius dilakukan kandidat," jelas Ade.

Kendati begitu, Ade mengakui bahwa kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Banten, tapi diseluruh daerah yang sedang melakukan Pilkada.

"Karena masih banyak kami temukan, kalaupun itu dicatat dan dilaporkan, tapi datanya tidak valid dan terkesan fiktif. Karena kondisi ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah, bahkan di tingkat nasional juga terjadi," tutur Ade. (Meghat/Quy)