Masyarakat Kota Serang Keluhkan Minim Bantuan Covid-19 dari Pemprov Banten

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Encop Sopia saat foto bersama Ketua RT 02, RW 05 Kaloran Madrasah usai kegiatan reses. (Foto: TitikNOL)
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Encop Sopia saat foto bersama Ketua RT 02, RW 05 Kaloran Madrasah usai kegiatan reses. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Warga RT 02, RW 05, Lingkungan Kaloran Madrasah, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang mengeluhkan minimnya bantuan Covid-19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Hal itu terungkap pada saat anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Encop Sopia, menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat atau reses. Acara itu digelar secara sederhana dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Ketua RT 02, Saefudin mengatakan, hanya beberapa warga yang mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten. Misalnya, bantuan UMKM ada enam orang yang dapat, itupun dari Pemerintah Pusat. Kemudian, bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) banyak warga yang tidak dapat.

"Di sini berapa keluarga, baru 6 (dapat bantuan UMKM dari pusat) dari 80 pengajuan. Masalah BST atau BLT yang seharusnya dapat bantuan dari pemerintah nggak dapat. Banyak teriak ke saya gimana pak RT nggak dapat," katanya saat ditemui usai reses, Senin (1/3/2021).

Di sisi lain, lanjut dia, para warga juga mengeluhkan metode pembelajaran daring. Menurutnya, banyak kepala keluarga yang kewalahan harus membeli kuota internet. Apalagi, murid sering dibebankan dengan tugas.

"Sekolah daring banyak ngeluh kuota. Kalau dibilang cemburuan mah cemburuan. Nggak tahu saya (alasan dapat sama nggaknya). Cuma 3 kali itu awal (bantuan Covid-19), tahun ini belum," ungkapnya.

Di tempat yang sama, anggota DPRD Provinsi Banten dapil Kota Serang Encop Sopia menuturkan, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan minimnya sentuhan kebijakan dari Pemprov Banten. Ditambah masa pandemi Covid-19 ini, beban masyarakat semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Di masa Covid ini masyarakat memiliki beban semakin berat, terutama pedagang kecil yang tidak bisa berdagang. Persoalan pulsa untuk anak sekolah. Bantuan Covid provinsi juga masih banyak yang belum turun di Kota Serang," tuturnya.

Menurutnya, Pemprov Banten harus fokus pada recovery ekonomi, seperti memberikan bantuan modal pada UMKM. Mengingat, dari dana pinjam daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dialokasikan di Disperindag Provinsi Banten Rp30 miliar. Pendistribusian harus diprioritaskan untuk masyarakat.

"Kemudian bagaimana provinsi mendorong pada sentuhan bantuan UMKM. Dalam masa Covid ini harus fokus pada penguatan ekonomi, penguatan industri rumahan dan membantu bagaimana mereka tetap survive (bertahan) dengan mempromosikan karya pedangan kecil," terangnya.

Encop berjanji akan menjembatani persoalan yang dialami masyarakat Kota Serang kepada Pemprov Banten. Setiap dinas jangan lengah, harus merespon atas keluhan dari masyarakat. Reses tidak ada artinya jika tidak di follow up.

"Jangan sampai program kemasyarakatan tidak terserah maksimal, harus optimal. Jangan sampai dinas lengah. Bantuan pemerintah yang ada di Provinsi Banten memprioritaskan warga Kaloran Madrasah yang sangat sedikit sentuhan (bantuan dari Pemprov Banten)," jelasnya. (SON/TN1)

Komentar