Warga Tuding PT Cemindo Bohong Soal Pembangunan Jalan Cimampang

LEBAK, TitikNOL – Polemik yang terjadi dalam proses pembangunan ruas jalan baru Cimampang-Cigudeg (batas Bogor) yang dimulai di titik Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, disikapi oleh manajemen PT Cemindo Gemilang.

Manager CSR PT Cemindo Gemilang Sigit Indrayana mengatakan, pembangunan ruas jalan Cimampang-Cigudeg atas permintaan warga. Sementara terkait pembiayaannya berasal dari dana CSR perusahaan.

"Selain di ruas jalan dimaksud (Cimampang-Cigudeg, red), kita juga melakukan program infrastruktur CSR di Ciliman dan ruas jalan Bayah-Cibayawak," ujar Sigit melalui pesan singkat, Selasa (6/9/2016).

Namun Sigit membantah, jika pembangunan ruas jalan Cimampang-Cigudeg dilakukan untuk kepentingan jalur produksi perusahaan, meski Dinas Bina Marga Lebak menyebut jika jalan itu dibangun untuk kepentingan perusahaan.

"Jalur produksi Semen Merah Putih berada di area sekitar Pabrik, yaitu di Bayah," kilah Sigit.

Pernyataan Sigit dibantah oleh Deris Haryanto, selaku salah satu warga di desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, yang tanahnya diambil paksa untuk pembangunan jalan.

Menurut Deris, masyarakat tidak pernah sekalipun meminta kepada pihak perusahaan untuk membangun jalan di wilayahnya. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh PT Cemindo Gemilang adalah pernyataan yang bohong.

“Kami belum pernah meminta. Yang ada justru kami dirugikan karena lahan kami malah diambil seenaknya dengan dalih pembangunan jalan, itu bohong,” ujar Deris saat dihubungi wartawan.

Deris bahkan mengungkap, dalam musyawarah yang digelar dengan tokoh masyarakat perihal pembangunan jalan itu, banyak tokoh yang tidak setuju karena tidak adanya pemberitahuan.

Baca juga: Jalan Cimampang untuk Kepentingan Pabrik Semen, Bupati Lebak Bohongi Warga?

“Sebagian besar masyarakat di sini juga tidak sepakat dengan adanya pembangunan ini, karena tidak ada tembusan,” lanjutnya.

Namun demikian, Deris menegaskan jika masyarakat tidak menutup diri perihal pembangunan jalan itu, selama ada konpensasi yang jelas atas lahan warga yang sudah terpakai untuk lokasi jalan.

“Kami tidak apatis kepada pembangunan. Jika memang cara yang ditempuh sesuai dengan aturan, kami sih terbuka saja,” tukasnya. (Gun/red)