Keinginan DPRD Seleksi Direksi PT BGD Ditolak Pj Gubernur Banten

SERANG, TitikNOL – Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan, tak sependapat dengan Komisi III DPRD Banten yang menginginkan ke depan dilakukan fit and proper test calon-calon direksi PT Banten Global Development (BGD). Menurut Nata, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lah yang berwenang melakukan seleksi tersebut.

"Itu kewenangan OJK yang melihat sejauh mana orang itu punya kompetensi," ujar Nata, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, akhir pekan lalu.

Menurutnya, jika DPRD sebatas memberikan masukan di luar forum formal tidak masalah. "Karena dewan juga kan mitra, ya kalau koordinasi boleh saja. Tapi, kalau fit and proper test tidak, kewenangannya ada di OJK. Jangan terlalu jauh masuk ke sana, nanti malah enggak jalan lembaganya," tukas Nata.

Baca juga: Ini Kata ICW Soal Dua Petinggi PT BGD Pernah Tersangkut Kasus Korupsi

Namun, ia mempersilahkan agar DPRD berkomunikasi dengan gubernur terpilih nanti. "Kalau mendiskusikan itu di luar bentuk formal saya kira bisa kita pertimbangkan, enggak apa-apa. Ya nanti dengan gubernur terpilih lah," cetusnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, M. Faizal meminta agar fit and proper test komisaris dan direksi BGD dilakukan di DPRD. Perda tentang pembentukan PT BGD pun diusulkan direvisi.

"Karena ini sebagai tanggung jawab moral kami sebagai wakil rakyat perlu mengetahui moralitas dan track record komisaris dan direksi yang akan dipilih nanti," ujar Faizal. (Kuk/red)